RAIH GRANT UNTUK SEKOLAH SEBAIKNYA DENGAN KOMPETISI
(Suatu pendapat untuk tim penyusun standarisasi biaya pendidikan)

Masyarakat seakan tak percaya, ketika disaat sekolah banyak memperoleh dana block grant justru biaya pendidikan semakin melambung tinggi. Ini merupakan suatu implikasi dari tuntutan perlombaan peningkatan kualitas sekolah yang terutama terjadi di sekolah – sekolah perkotaan. Namun ironisnya, yang terlihat dipermukaan untuk pembiayaan sekolah lebih banyak pada tatanan makro (nasional dan daerah) saja, sedangkan pada tingkat satuan pendidikan (sekolah) tidak banyak dibicarakan. Kondisi ini bertolak belakang dengan pembiayaan sekolah yang justru lebih banyak disumbang dari dana masyarakat dan keluarga (diatas 60%) untuk tingkat satuan pendidikan daripada subsidi pemerintah, baik biaya langsung (direct cost) yang langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan maupun biaya tak langsung (indirect cost) seperti biaya hidup siswa, biaya transportasi ke sekolah, biaya jajan, biaya kesehatan dan harga kesempatan (opportunity cost). Ketika sekolah berlomba untuk meningkatkan kualitas dengan segala macam program yang dibuat seperti yang terjadi sekarang ini, maka masyarakatlah yang menanggung pembiayaannya.

Biaya – biaya penyelenggaraan pendidikan memang tidak murah, apalagi kondisi tiap-tiap sekolah sangat beragam, maka standarisasi biaya pendidikan hendaknya dapat mengatur agar masyarakat hanya menyumbang kekurangan biaya rutin sekolah saja bukan menyertakan biaya investasi. Untuk biaya investasi dapat disediakan melalui dana hibah (grant) yang harus direbut oleh sekolah dengan kompetisi murni melalui pengajuan proposal yang dinilai oleh tim independen. Dengan pola tersebut masyarakat tidak banyak menanggung biaya pendidikan yang terkadang menyertakan biaya investasi dari program sekolah yang mungkin terkesan jor-joran, sebaliknya, kualitas sekolah akan naik jika dapat memenangkan banyak kompetisi untuk memperoleh dana hibah tersebut. Dengan dana hibah kompetisi maka komponen-komponen dalam sekolah akan terpicu, termotivasi untuk berlomba meningkatkan kualitas diri, untuk dapat menyusun program-program yang layak dan berkualitas, sehingga dengan pola ini justru sangat mendukung daftar isian projek anggaran (DIPA) sekarang ini yang berorientasi pada kinerja.

Standarisasi biaya pendidikan sebaiknya juga mencantumkan sumber anggaran (dengan persentase tertentu) yang mungkin dapat diperoleh, baik untuk biaya rutin maupun dana hibah kompetisi, sehingga kontribusi APBN, APBD provinsi dan APBD kabupaten dapat terkoordinasi dengan lebih baik. Selama ini carut marut koordinasi sumber-sumber pendanaan ini menyebabkan tidak efektifnya pembiayaan pendidikan, sehingga angka buta huruf selalu tak pernah dapat terhapus sampai sekarang, begitu juga banyak gedung-gedung sekolah yang rusak tak terurus dan banyak lagi permasalahan – permasalahan lainnya di bidang pendidikan. APBD asli daerah harus secara jelas mencantumkan kontribusinya terhadap pembiayaan pendidikan, sehingga APBD bukan hanya menjadi maklar penyaluran DIPA DAU dari pemerintah pusat saja tetapi juga menyertaan APBD asli daerahnya dengan prosentase yang besar untuk pendidikan. Andai saja APBD dapat mengalokasikan anggarannya mendekati 20% plus APBN maka kualitas pendidikan di daerah akan semakin terdongkrak dan tidak akan lagi terlihat sekolah yang rusak, angka drop out dan buta huruf yang tinggi serta masyarakat akan bergairah untuk menyekolahkan anaknya ke tingkat yang lebih tinggi.
Penyusunan standarisasi biaya pendidikan jangan hanya menentukan angka-angka semata, tapi harus memberikan mekanisme pemakaian anggaran, mekanisme pemberian hibah kompetisi, dan mekanisme pemberian bantuan untuk sekolah-sekolah baru atau sekolah dengan sumber daya yang rendah terutama banyak terdapat di pedesaan. Dengan adanya mekanisme pembiayaan yang jelas, pemisahan biaya rutin dengan biaya investasi, serta koordinasi pengalokasian sumber pembiayaan maka masyarakat tidak akan terbebani dengan mahalnya biaya pendidikan atau paling tidak masyarakat memperoleh informasi yang lebih jelas tentang pembiayaan pendidikan.


Oleh:
Made Wiryana
Seksi Pendidikan
Ikatan Warga Bugbug (IWB) Purantara
di Singaraja.

kirim ke teman | versi cetak